Beranda » KEBIJAKAN » STRATEGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN



STRATEGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

By Sekretariat TKPKD Jumat, 31 Mei 2013 - 16:05:06 WIB KEBIJAKAN, TKPKD Sidoarjo 2 Kali

Berdasarkan arah kebijakan umum dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman serta kerangka berpikir yang melatar belakangi upaya penanggulangan kemiskinan melalui kesepakatan segenap pihak yang berkepentingan, maka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo dalam rangka pemenuhan kebutuhan hak dasar masyarakat secara berkeadilan tanpa perbedaan diupayakan dengan strategi:

  1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
  2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
  3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
  4. Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mewujudkan sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sidoarjo dapat dilaksanakan melalui: 1) kebijakan penganggaran, 2) kebijakan integrasi perencanaan, 3) kebijakan penguatan kelembagaan TKPK. Adapun uraian dari masing-masing kebijakan tersebut sebagai berikut:

1) Kebijakan Penganggaran.

Kebijakan anggaran yang berorientasi pada Penanggulangan Kemiskinan berupa pengurangan jumlah orang miskin di Kabupaten Sidoarjo akan sulit tercapai bila orientasi alokasi anggaran tidak berpihak kepada masyarakat miskin dan tidak direalokasikan untuk tujuan mendorong peningkatan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam arti yang luas. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:

  1. Dalam kebijakan penganggaran hendaknya dapat di dorong untuk menjamin terselenggaranya penganggaran yang berpihak untuk kepentingan orang miskin (Pro Poor Budgeting)
  2. Penggalian potensi serta optimalisasi pendanaan non APBD (CSR, PKBL, Lembaga Zakat, dll) sebagai bentuk Percepatan penanggulangan kemiskinan yang terpadu.
  3. Kesamaan persepsi antara pihak eksekutif dan legislatif (DPRD) dalam menyusun anggaran serta pemantauan terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran tersebut.

2) Kebijakan Pengintegrasian Program.

Dalam rangka mengefektiffkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara terpadu di masing-masing SKPD. Beberapa langkah diupayakan untuk terselenggaranya proses perencanaan program yang terintegrasi melalui mekanisme perencanaan dari tingkat Desa/Kelurahan sampai di Kabupaten.
Dalam proses perencanaan dan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan diselenggarakan dengan menjadikan dokumen SPKD sebagai acuan dalam implementasi program percepatan penanggulangan kemiskinan.

3) Kebijakan Penguatan Kelembagaan TKPKD.

Kelembagaan adalah salah satu persoalan yang amat mendasar dalam upaya penanggulangan kemiskinan. untuk itu, Penguatan kelembagaan menjadi salah satu fokus dalam proses penanggulangan kemiskinan.
Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi serta asistensi secara terpadu antar lintas pelaku, lintas program mulai dari proses penyiapan rumusan, penyelenggaraan hingga pemantauan kebijakan penanggulangan kemiskinan.





  BERITA TERKAIT

  1. INTERVENSI WILAYAH PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
  2. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Raih (Lagi) Pro Poor Award 2012
AGENDA
• 24 Oktober 2013 ¬
Monitoring dan Evaluasi Outcome Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013
• 01 November 2013 ¬
Analisa Kemiskinan Bidang Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013
• 01 November 2013 ¬
Analisa Kemiskinan Bidang Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013
• 30 September 2013 ¬
Monitoring Evaluasi Distribusi KPS dan P4S
• 12 Juli 2013 ¬
Penyusunan LP2KD Tahun 2013


PUBLIKASI BUKU